Breaking News

PSI Cimahi Sambangi Kejari, Minta Transparansi Penaganan Aduan Dugaan Pengkodisian Proyek DPKP.


Cimahi, || Media Suara Demokrasi 
Jerat Hukum - Dugaan praktik pengondisian proyek di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi untuk meminta transparansi terkait penanganan laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan melalui penyampaian surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi pada Kamis (12/11/2026). PSI meminta kejelasan mengenai perkembangan serta status penanganan sejumlah aduan yang belakangan ramai diperbincangkan di media massa maupun media sosial.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Cimahi, Ramli Simbolon, mengatakan bahwa penyampaian surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus moral partai dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Pada dasarnya kami dari PSI Kota Cimahi menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Cimahi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pengurus partai yang diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Ramli.

Menurutnya, sejumlah informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan penelusuran secara profesional oleh aparat penegak hukum.

Beberapa dugaan yang menjadi perhatian PSI di antaranya terkait komitmen fee sebesar 10 persen dalam pengadaan proyek, pengarahan pembelian bahan material kepada pihak tertentu, dugaan monopoli pekerjaan, hingga indikasi hubungan kekerabatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Meski demikian, PSI menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan yang perlu diuji melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami ingin persoalan ini mendapatkan kejelasan. Jangan sampai isu yang belum terkonfirmasi justru mendiskreditkan seseorang, terlebih pejabat pemerintah yang namanya ramai diperbincangkan. Karena itu, kami mendorong Kejaksaan Negeri Cimahi untuk memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ramli juga mengapresiasi pelayanan Kejari Cimahi dalam menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Ia memahami bahwa setiap laporan membutuhkan tahapan penanganan, mulai dari verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, hingga pendalaman terhadap informasi yang disampaikan.

Namun demikian, menurutnya, transparansi tetap diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian informasi dan tidak terus berada dalam ruang spekulasi.

PSI Cimahi menilai persoalan dugaan pengondisian proyek tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Transparansi dan peran serta masyarakat sangat penting. Sistem negara kita sudah mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa, tetapi fungsi pengawasan harus berjalan. Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan melaporkan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian,” jelas Ramli.

Selain mendorong transparansi Kejari Cimahi, PSI turut menyoroti tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

PSI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong langkah yang diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana yang melibatkan perangkat daerah maupun pejabat tertentu.

Dalam konteks itu, PSI mendorong Wali Kota Cimahi mempertimbangkan langkah administratif, termasuk kemungkinan penonaktifan sementara pejabat terkait apabila terdapat dasar hukum dan pertimbangan yang memadai.

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus mencegah potensi gangguan terhadap proses penanganan persoalan.

Di sisi lain, PSI juga meminta Pemerintah Kota Cimahi memberikan pendampingan hukum kepada perangkat daerah yang menghadapi persoalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ramli menegaskan bahwa perlindungan terhadap pihak yang namanya dikaitkan dengan dugaan tersebut juga harus diperhatikan. Menurutnya, apabila dugaan yang berkembang tidak terbukti, pemerintah perlu mengambil langkah pemulihan nama baik terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak benar.

“Kami tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Apabila nantinya tidak terbukti ada pelanggaran, pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan pemulihan nama baik terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan oleh informasi yang tidak benar,” katanya.

PSI Cimahi berharap Kejari segera memberikan penjelasan secara proporsional mengenai status penanganan pengaduan tersebut, dengan tetap menghormati proses hukum serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

Bagi PSI, persoalan ini bukan sekadar polemik di lingkungan salah satu perangkat daerah, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan.

DPD PSI Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi, memperkuat pengawasan publik, serta mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

PSI berharap setiap proyek yang dibiayai melalui anggaran publik dapat dilaksanakan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. (Red)
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - MEDIA SUARA DEMOKRASI | SUPPORT PIXINDONESIA DIGITAL SOLUTION