Breaking News

KETUM APJI MURKA: PEMERASAN BERKEDOK MEDIA DI PETI KARYA MANDIRI ADALAH KEJAHATAN MURNI, BUKAN JURNALISME! KAPOLDA SULTENG JANGAN DIAM!.


PARIGI MOUTONG, || Media Suara Demokrasi 
 Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), Dani Silalahi, mengecam keras dan tanpa kompromi praktik pemerasan dan pungutan liar (Pungli) yang mencatut nama media dan profesi jurnalis di lingkaran Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong.

Menurut Dani Silalahi, tindakan itu bukan lagi pelanggaran etik. Itu adalah penghancuran marwah jurnalistik dan tindak pidana murni yang tidak bisa berlindung di balik Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Perbuatan tersebut adalah murni tindak pidana, bukan produk jurnalistik. Jangan bawa-bawa nama Pers untuk merampok! Jangan bawa-bawa nama wartawan untuk memeras!" tegas Dani Silalahi.

DUA SIKAP TEGAS APJI: TANGKAP ATAU PUBLIK AKAN MENILAI APH LEMAH!.

1. APJI DESAK APH BERTINDAK, JANGAN RAGU, JANGAN TUNGGU VIRAL!

APJI mendesak Aparat Penegak Hukum agar tidak ragu, tidak tawar-menawar, dan tidak menunggu viral untuk menindak oknum yang diduga melakukan pemerasan, penipuan, maupun pengancaman terhadap sejumlah pemodal atau cukong tambang emas ilegal di Desa Karya Mandiri.

Jika bukti sudah ada, tangkap! Jika laporan sudah masuk, proses! Jangan sampai hukum kalah oleh uang setoran tambang ilegal!

2. CATUT NAMA MEDIA TANPA NAMA MEDIA, ITU SINDIKAT PENIPU!.

APJI dengan tegas meminta Kapolda Sulawesi Tengah agar menangkap para pelaku yang diduga mencatut nama media tanpa menyebutkan nama medianya sebagai dalih pungli terhadap penambang ilegal.

Modus seperti ini adalah modus pengecut. Sembunyi di balik nama "media" yang tidak jelas, untuk menakut-nakuti orang. Praktik ini menyesatkan publik, meracuni kepercayaan masyarakat terhadap pers, dan menghancurkan wartawan asli yang bekerja dengan benar.

MODUS BANGSAT: BERKEDOK WARTAWAN, KERJAAN MEMERAS!.

Berdasarkan hasil investigasi Ketua APJI Sulteng melalui LIPUTAN86.COM di lapangan, pola penyalahgunaan profesi jurnalis di PETI Karya Mandiri bukan kebetulan. Ini pola berulang, sistematis, dan terorganisir:

MODUS PEMERASAN BERKEDOK PEMBERITAAN.

Oknum berinisial GST dan RIF diduga menjanjikan keamanan dari pemberitaan media kepada para cukong. Jika pemodal tidak menyerahkan setoran berupa uang atau emas, maka diancam akan diberitakan.

Ini bukan jurnalisme. Ini pemerasan gaya preman berkedok pena!

PUNGUTAN RUTIN 14% ATAS NAMA KOORDINASI.

Diduga oknum inisial GST dan RIF menarik iuran harian atau mingguan kepada para cukong atas perintah oknum Kepala Desa Karya Mandiri, dengan besaran 14% dari pendapatan hasil tambang.

Dana tersebut diklaim untuk mengamankan aktivitas ilegal dari APH dan dari sorotan media.

Pertanyaan APJI: Mengamankan dari APH? Berarti ada yang dibayar untuk tutup mata? Ini harus dibongkar sampai ke akar!

MENCEMARKAN NAMA WARTAWAN ASLI.

Praktik oknum tersebut menyeret nama wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah, sehingga memicu intimidasi dan kesalahpahaman di lapangan.

Wartawan asli yang meliput PETI jadi korban. Yang memeras malah mengaku wartawan. Ini pembalikan fakta yang busuk!

PERINGATAN KERAS KETUM APJI: JIKA ADA MEDIA JADI PEMODAL PETI, KAMI SIKAT!.

Dani Silalahi menambahkan, jika ada media yang berafiliasi bahkan menjadi pemodal PETI, hal tersebut di luar sepengetahuan APJI. Media yang dijadikan alat tawar-menawar dalam aktivitas ilegal dan berkomplot dengan oknum inisial GST dan RIF untuk melakukan pungli adalah pelanggaran berat.
Jika ada media yang terlibat dalam sindikat pencatutan nama media untuk meminta setoran kepada cukong PETI, maka akan kami beri sanksi tegas sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan akan diproses secara hukum sesuai ketentuan KUHP, UU Minerba, dan UU Lingkungan Hidup!" tandasnya.

Tidak ada tempat bagi wartawan jadi cukong! Tidak ada tempat bagi media jadi alat palak!

JERAT HUKUM: JANGAN MAIN-MAIN, ANCAMANNYA BERTAHUN-TAHUN!.

APJI mengingatkan, jerat hukum bagi pelaku sudah jelas:

1. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023):
Pasal 488 tentang Pemerasan, ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun*. Pasal 492 tentang Pengancaman.

2. UU Minerba No. 3 Tahun 2020 Pasal 158:
Penambangan tanpa izin, pidana 5 tahun dan denda Rp 100 Miliar.

3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
Terkait perusakan lingkungan akibat PETI yang merusak sungai, hutan, dan masa depan anak cucu di Karya Mandiri.

Jadi jangan anggap ini main-main. Ini bukan sekadar ribut di tambang. Ini kejahatan berlapis!

APJI MENANTANG APH SULTENG!.

Hingga berita ini diturunkan, Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia melalui Tim APJI Sulteng masih berupaya mengkonfirmasi kepada oknum berinisial GST, RIF, dan Kades Karya Mandiri. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.

Tapi APJI menegaskan: Hak jawab bukan alasan untuk menunda penindakan!

APJI menantang Kapolda Sulteng, Kapolres Parigi Moutong, dan Kejaksaan untuk segera turun ke Karya Mandiri. Periksa aliran dana 14% itu. Periksa siapa yang menerima. Periksa siapa yang membekingi.

Jangan sampai masyarakat berkata: Hukum tajam ke bawah, tumpul ke cukong tambang!

DPP APJI - Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia.

Bersama Menegakkan Keadilan & Memberantas Pungli

Bersambung...
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - MEDIA SUARA DEMOKRASI | SUPPORT PIXINDONESIA DIGITAL SOLUTION