Breaking News

APJI Sulteng Desak Kapolda Turun Tangan, Usut Dugaan Pengancaman Wartawan dan Telusuri Pihak-Pihak yang Diduga Terlibat dalam Pembalakan Liar.


PALU, || Media Suara Demokrasi 
Dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan serius Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI) Provinsi Sulawesi Tengah. 

Ketua DPD APJI Sulteng, Abd. Rahman Tjani, mengecam keras dugaan aktivitas pembalakan liar yang disebut tidak hanya ditemukan di tiga desa, tetapi diduga meluas ke sejumlah wilayah lain di Kabupaten Tojo Una-Una.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul dugaan pengancaman terhadap Sidik, Kepala Perwakilan Media Olene Lintas Sulawesi, yang sebelumnya memberitakan temuan tumpukan kayu bantalan di kawasan Te’o, Dusun 2, Desa Kalemba.

Abd. Rahman Tjani menegaskan, dugaan pembalakan liar dan intimidasi terhadap wartawan merupakan dua persoalan serius yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan, tetapi juga menelusuri asal-usul kayu, rantai distribusi, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa. Jika benar pembalakan liar terjadi secara meluas, negara harus hadir untuk menyelamatkan hutan dan menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Kami juga mengecam segala bentuk ancaman terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik,” tegas Rahman Tjani.

TIGA DESA MENJADI TITIK AWAL, PENELUSURAN HARUS DIPERLUAS
Menurut keterangan tim investigasi media dan DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sulteng, temuan awal berkaitan dengan dugaan pembalakan liar di Desa Weakuli, Desa Betaua, dan Desa Kalemba. Dalam perkembangan investigasi, tim menyebut adanya informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas serupa di wilayah lain. Informasi tersebut dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pencocokan titik koordinat, pemetaan kawasan hutan, serta penelusuran dokumen perizinan dan asal-usul kayu.

Tim juga melaporkan adanya tumpukan kayu bantalan di kawasan Te’o, Dusun 2, Desa Kalemba. Namun, status kawasan, legalitas penebangan, dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dipastikan melalui penyelidikan resmi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada kayu yang ditemukan di lapangan. Harus ditelusuri siapa yang menebang, siapa yang mengangkut, siapa yang menampung, siapa pemodalnya, dan apakah ada pihak lain yang membantu melancarkan kegiatan tersebut,” ujar Rahman Tjani.

DUGAAN MODUS PENGANGKUTAN KAYU MENGGUNAKAN SAPI DAN JONDER
Berdasarkan keterangan tim investigasi, pengangkutan kayu diduga dilakukan menggunakan sapi dan jonder atau alat angkut berat. Tim juga menyebut adanya nama berinisial HI yang diduga sebagai pelaksana lapangan dan KTTI yang diduga berkaitan dengan pemodalan kegiatan di Desa Kalemba.

Nama-nama dan dugaan keterlibatan tersebut masih memerlukan verifikasi serta pembuktian oleh aparat penegak hukum. Penyebutan inisial dalam pemberitaan ini bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa pihak yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
APJI Sulteng meminta penyidik menelusuri seluruh mata rantai kegiatan, termasuk lokasi penebangan, jalur pengangkutan, tempat penimbunan, tujuan pengiriman, dan dokumen yang menyertai peredaran kayu.

Penelusuran menyeluruh diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang secara nyata bertanggung jawab sesuai hasil penyidikan.

APJI KECAM DUGAAN PENGANCAMAN WARTAWAN

Selain persoalan kehutanan, APJI Sulteng menaruh perhatian serius terhadap dugaan teror yang dialami Sidik, Kepala Perwakilan Media Olene Lintas Sulawesi.
Menurut keterangan Sidik, dirinya menerima telepon dan pesan bernada ancaman beberapa hari setelah pemberitaan mengenai dugaan pembalakan liar di tiga desa tersebut dipublikasikan.

APJI menilai dugaan intimidasi ini harus diselidiki secara terpisah dan objektif. Identitas pengirim, isi ancaman, waktu komunikasi, serta kaitannya dengan aktivitas jurnalistik korban perlu diperiksa berdasarkan bukti yang tersedia.
“Kami meminta aparat mengusut tuntas dugaan pengancaman terhadap saudara Sidik. Jangan biarkan wartawan bekerja dalam ketakutan ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika ditemukan unsur pidana, pelakunya harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Rahman Tjani.

Ia juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Setiap sengketa atau keberatan terhadap pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pers yang berlaku, bukan melalui ancaman maupun intimidasi.

SOROT KINERJA PENGAWAS KEHUTANAN, APJI MINTA PENJELASAN

Rahman Tjani turut mempertanyakan respons pengawasan kehutanan setelah tim menyampaikan bahwa sejumlah petugas kehutanan baru mendatangi lokasi ketika tumpukan kayu yang sebelumnya dilaporkan sudah tidak ditemukan. Menurutnya, kronologi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi terkait. Aparat penegak hukum perlu memastikan kapan laporan awal diterima, tindakan pengawasan apa yang telah dilakukan, bagaimana kayu tersebut dapat berpindah, dan apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur.

APJI Sulteng juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak pengelola kehutanan diperiksa secara objektif apabila tersedia bukti pendukung.
“Pertanyaan kami sederhana: kapan informasi pertama diterima, tindakan apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana perkembangan penanganannya? Semua harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya. 

Jika ada pelanggaran, tindak sesuai hukum. Namun, jangan pula menetapkan seseorang bersalah sebelum ada bukti,” ujarnya. APJI mendorong evaluasi terhadap pengawasan kawasan hutan di Kabupaten Tojo Una-Una, termasuk koordinasi antarinstansi, patroli lapangan, pengamanan barang bukti, serta tindak lanjut setiap laporan masyarakat.
DUA PERSOALAN AKAN DIBAWA KE KAPOLDA SULAWESI TENGAH

APJI Sulteng bersama DPW LPK Sulteng menyatakan akan mengupayakan pelaporan dan penyerahan bahan informasi kepada Kapolda Sulawesi Tengah terkait dua persoalan utama.
Pertama, dugaan pengancaman terhadap wartawan Sidik yang perlu diselidiki berdasarkan bukti komunikasi dan keterangan korban. Kedua, dugaan pembalakan liar di Desa Weakuli, Betaua, dan Kalemba serta informasi mengenai kemungkinan meluasnya aktivitas tersebut ke wilayah lain di Kabupaten Tojo Una-Una.

Tim menyatakan memiliki atau akan menghimpun bahan pendukung berupa dokumentasi tumpukan kayu, keterangan masyarakat, keterangan Kepala Dusun 2 Desa Kalemba, keterangan mantan Ketua BPD bernama Faisal, serta informasi dari Kepala Desa Weakuli, Drs. Ishak, mengenai peta batas kawasan hutan lindung dan area penggunaan lain (APL).
Bahan-bahan tersebut perlu diverifikasi dan diserahkan melalui prosedur yang berlaku agar dapat menjadi dasar bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami meminta Kapolda Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius. Jangan biarkan laporan masyarakat berhenti tanpa kejelasan. Selidiki dugaan pembalakan liar ini sampai tuntas, ungkap alur peredaran kayu, dan usut dugaan intimidasi terhadap wartawan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Rahman Tjani.

PENEGAKAN HUKUM HARUS BERDASARKAN BUKTI

Dugaan pembalakan liar dapat dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan apabila unsur tindak pidananya terpenuhi. Sementara itu, dugaan pengancaman terhadap wartawan dapat ditangani berdasarkan ketentuan pidana yang relevan sesuai bentuk perbuatan, alat bukti, dan aturan yang berlaku.
Perlindungan terhadap kerja jurnalistik juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk ketentuan yang mengatur penghalangan terhadap pelaksanaan kemerdekaan pers secara melawan hukum.

APJI Sulteng menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
HUTAN TOJO UNA-UNA HARUS DISELAMATKAN.

Bagi APJI Sulteng, persoalan ini bukan sekadar temuan kayu di satu lokasi. Jika dugaan pembalakan liar terbukti meluas, dampaknya dapat menyentuh kelestarian hutan, fungsi kawasan lindung, ketersediaan sumber air, serta risiko bencana lingkungan.

Karena itu, APJI Sulteng dan DPW LPK Sulteng mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi kehutanan, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius.

Hingga berita ini disusun, dugaan-dugaan yang disampaikan tim investigasi masih memerlukan verifikasi dan penjelasan dari pihak terkait. Konfirmasi kepada aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta pihak-pihak yang disebut dalam laporan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
APJI Sulteng menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini melalui jalur jurnalistik dan hukum, demi melindungi kemerdekaan pers, mendorong penegakan hukum yang transparan, dan menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Tojo Una-Una.


Abd. Rahman Tjani
Ketua DPD APJI Sulawesi Tengah / Ketua DPW LPK Sulteng
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - MEDIA SUARA DEMOKRASI | SUPPORT PIXINDONESIA DIGITAL SOLUTION